oleh

Paripurna DPRD dan Pemkot Manado Menyepakati RPJMD

Manado,Kosmo.id – Paripurna DPRD Manado Soal Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 mendapat respon positif setelah DPRD dengan Pemerintah kota (Pemkot) Manado, Menyepakati bersama Senin sore, dalam paripurna yang dipimpin ketuanya, Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes didampingi Wakilnya, Noortje Van Bone.

“Paripurna dilaksanakan setelah sebelumnya, Pansus DPRD yang diketua Rosalita Manday, SS serta tim pemerintah selesai membahas rancangan awal yang diusulkan pemerintah,” kata Ibu Al sapaan akrabnya, dalam paripurna tersebut.

Dia mengatakan, nantinya RPJMD itu akan dikonsultasikan ke provinsi, kemudian dikembalikan dan pemerintah mengajukan Ranperda RPJMD yang akan dibahas dan ditetapkan sebagai Perda.

Ketua Pansus Rosalita Manday, SS, dalam laporanya, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi rekomendasi Pansus untuk dilaksanakan Pemkot sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pemerintan kedepan, dibawah komando Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Rekomendasi dimaksud, untuk bidang pemerintahan, program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 yang memuat aspek layanan dasar dan kesehatan sosial, ekonomi, infrastruktur dan tata ruang, lingkungan hidup dan tata kelola birokrasi, agar dapat memperhatikan dan mendapatkan solusi penyelesaian kemiskinan dan pengangguran yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Kedua visi misi wali kota dan wakil agar dalam penyelesaian masalah harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya, para perangkat daerah harus mengimbangi laju kerja wali kota dan wakil, dan harus menjamin masyarakat jangan sampai kena pungli,” katanya.

Kemudian bidang kesehatan, harus menyukseskan PPKM, yang juga ditangani dengan bijaksana dan manusiawi menghadapi masyarakat terutama pedagang yang sehari-harinya berdagang untuk hidup keluarganya, ada yang masih pengusaha masih operasi ditegur jika bandel baru ditindak tegas.

Kemudian soal COVID-19, dalam RPJMD kedepan dapat membuat program pemberian masker dan vitamin gratis, serta antisipasi penyakit menular lainnya, dan Dinsos dan Dinkes harus bisa tangani masyarakat yang kena COVID dan Isoman dengan membantu sembako, karena ada yang harus keluar karena kekurangan, minta anggaran kesehatan diperhatikan.

“Program BPJS diminta agar dikembalikan ke UC yang bisa cakup seluruh warga Manado, Puskesmas Bunaken harus perhatikan serius, kurang tenaga ahli dan Nakes sehingga layanan kesehatan kurang maksimal, DPRD diminta masuk dalam Satgas COVID, karena banyak terima keluhan,” katanya.

Bidang pendidikan, diminta diperhatikan, karena saat ini sekolah online masyarakat masih kurang yng punya android dan data selular, kemudian lembaga pendidikan yang belum merata minta dibuat, minta evaluasi kerja sama dengan WMD dan minta kerja sama dengan SMI dimanfaatkan dengan baik.

Infrastruktur jalan di perumahan diperhatikan, termasuk ke lokasi wisata, jalan dijadikan lokasi parkir, serta ada juga usulan dalam bidang pariwisata dan lainya.

Sementara Wali Kota Manado, Andrei Angouw, SE, menyampaikan terima kasih kepada Pansus DPRD yang sudah membahas rancangan awal RPJMD Manado, sambil menyampaikan tentang sejumlah hal yang menjadi target pembangunan pemerintah.

“Seperti air bersih, pemerintah target 2026 bisa 100 persen menjangkau masyarakat, saat ini baru 30 persen, yang terlayani oleh perusahaan daerah, juga akan eksplor pendanaan percepat pembangunan SR 100 persen air bersih, masih bergumul dengan COVID dan yakin bisa survive,” katanya.

Mengenai pendataan katanya, akan dibuat sebaik mungkin, agar semua program termasuk bansos dan pendidikan, termasuk akses jalan, trotoar akan dibuat lebih baik dan pedagang di trotoar akan dicarikan solusi, dan revitalisasi pasar tradisional di Manado, termasuk drainase yang mana ada masalah banjir mendadak.

“TPU direncanakan dan diusahakan akhir tahun ini beroperasi, pemkot sudah punya lahan di Kima Atas akan dibuat untuk semua, dan saat ini sebenarnya sudah UC, termasuk yang ditanggung Pemkot, akan perkuat data base akan berusaha perbaiki dan pastikan bahwa seluruh masyaraka tercover asuransi dalam hal ini BPJS kesehatan,” katanya.

Paripurna yang dihadiri Wali Kota Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota, dr. Richard Sualang itu, menerapkan protokol kesehatan ketat, sehingga hanya diikuti 11 legislator termasuk dua pimpinan dewan, wali kota dan wakil, Sekdakota Micler Lakat dan kepala dan Sekretaris Bapelitbangda, serta seorang staf, Sekwan dan tiga staf sekretariat, ditambah sekitar delapan staf DPRD dan lima awak media.(DM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed