oleh

Bawaslu Apresiasi Pemerintah, PP 94/2021 Mudahkan Pengawasan Netralitas ASN

Jakarta, – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021, tentang disiplin PNS, diapresiasi Bawaslu.

PP nomor 94 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021 itu, akan berdampak
positif bagi pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 terutama pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Anggota Bawaslu RI, Fritz Siregar mengatakan, peraturan tersebut juga memperkuat pengaturan tentang disiplin PNS dari PP sebelumnya
No.53 Tahun 2010.

Sebab menurutnya, dalam PP No.94 Tahun 2021, deskripsi larangan bagi calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah disamakan dengan larangan PNS untuk memberikan dukungan calon presiden /Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah,atau calon anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Jadi naskah lengkapnya menjadi, Pasal 5 tentang larangan bagi PNS dalam huruf n, memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada beberapa” katanya.

Dia menyebutkan larangan itu adalah pertama ikut kampanye, kedua menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, ketiga sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, keempat sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, kelima, membuat keputusandan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

“Kemudian keenam mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat dan/atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk,” katanya.

Dia mengatakan, pada peraturan sebelumnya PP No. 53 Tahun 2010 di Pasal 4: larangan bagi PNS
untuk mendukung calon Kepala Daerah/WakilKepala Daerah terutama pada kegiatan kampanye yang berbunyi: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

Sehingga katanya, larangan bagi PNS dalam Pemilu dan Pemilihan relatif sama, sehingga lebih memudahkan bagi pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas.

Dia menjelaskan, jika terbukti melanggar, dalam Pasal 7 kepada PNS Dia dapat dijatuhi hukuman disiplindari yang teringan berupa teguran lisa nhingga yang terberat yakni pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS alias dipecat (Pasal8).

Dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu pada pemilihan kepaladaerah (Pilkada) tahun 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN,terdiri dari 484 kasus.

memberikan dukungan kepada salah satu paslon dimedia sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan keparpol, 110 kasus mendukung salah satu paslon,dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon.  Atas pelanggaran tersebut rekomendasi Bawaslu kepada KASN yang kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada PPK sebanyak1.562.

Siregar menambahkan pelanggaran netralitas ASN pada kampanye Pilkada serentak tahun 2020 terbanyak masih dimedia sosial (Medsos).

“Terdapat 403 kasus pelanggaran ASN diMedsos,pelanggaran berupa memberikan dukungan melalui media sosial,”katanya.

Pelanggaran Netralitas ASN tersebut menjadi yang relatif dominan dibandingkan dengan pelanggaran yang lain.

Untuk itu Bawaslu berharap ancaman Hukuman Disiplin yang tercantum diatas dapat menjadi pencegahan dan pengingat bagi setiap PNS dan juga ASN untuk menjaga netralitas dalam Pemilu2024 agar pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Pemilihant tahun 2020 tidak terulang kembali.

Kepada seluruh jajaran ASN Bawaslu diseluruh Indonesia hingga strukturad hoc, selaku penyelenggara pemilu diinstruksikan agar dapatmenjadi contoh bagi ASN yang lain demi tegaknya netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed